[ X ] Close

Minggu, 02 Oktober 2011

Survei Membuktikan, Citra Politikus Bobrok!

JAKARTA - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dalam surveinya menyebutkan adanya penurunan terhadap citra politikus di mata publik.

Disebutkan dari hasil survei, hanya 23,4 persen yang menggap citra positif terhadap politikus, sementara sebanyak 51,3 persen citra politikus dinilai buruk.

"Trus terhadap politisi sat ini sangat rendah. Mayoritas sebanyak 51,3 persen menyatakan politikus bekerja buruk. Hanya 23,4 presen yang menyatakan kerja politisi saat ini baik," kata Peneliti LSI, Adrian Sopa di kantor LSI , Jakarta Timur, Minggu (2/10/2011).

Adrian mengatakan, survei tersebut menurun sebanyak 21 persen dibandingkan pada pada 2005 yang menilai kinerja kinerja politikus relatif baik 44,2 persen.

Adrian menambahkan sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dalam survei ini. "Survei ini dilakukan dengan cara metode sampling random. Dan sebanyak 2,9 persen margin eror," tambahnya.

Para responden sebanyak 1.200 beralasan di tingkat politik pusat sebanyak 19 anggota DPR dan amantan anggota DPR telah ditahan dalam kasus cek pelawat Miranda Goeltom. Wakil rakyat dinggap melakukan korupsi berjamaah, berkomplot bersama-sana.

"Banyaknya kepala daerah, anggota DPR, mantan anggota DPR, menteri, mantan menteri terlibat kasus korupsi," tandasnya.

Indah Pilih Jadi Madu Anggota Dewan Ketimbang PNS

SIDOARJO - Indah, staf Sekretariat DPRD Sidoarjo yang dijadikan istri kedua oleh anggota DPRD Sidoarjo, Jawa Timur, Mashuri akhirnya dipecat. Pemecatan itu dilakukan karena PNS tidak diperbolehkan menjadi istri kedua.

Informasinya, surat pemecatan ditandatangi Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah pada awal September. Sehingga, setelah surat pemecatan tersebut keluar Indah harus menanggalkan baju PNS-nya. “Surat pemecatan Indah sudah saya tanda tangani awal September lalu, sebelum saya berangkat Lemhanas,” ujar Saiful Ilah, di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Minggu (2/10/2011).

Saiful Ilah menjelaskan, surat pemecatan itu ditandatangani setelah dia menerima rekomendasi pemecatan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Wilayah Kabupaten (Itwilkab). Sebenarnya, pemecatan itu bisa dikatakan ditangguhkan oleh bupati. Sebab, bupati tidak tega memecat seseorang dari pekerjaan. Namun di sisi lain, sebagai pimpinan kepala daerah harus menegakkan aturan dan akhirnya menandatangani surat pemecatan itu.

Rekomendasi pemecatan itu sudah keluar beberapa bulan setelah perkara itu ramai, beberapa bulan lalu. Namun, oleh bupati belum juga ditandatangani. “Tapi dari BKD dan Itwilkab terus mendesak, kalau tidak ditandatangani saya yang salah. Sebagai pimpinan saya harus menegakkan aturan,” papar pria yang akrab disapa Abah Ipul tersebut.

Terpisah, Kepala BKD Sidoarjo, Sri Witarsih saat dikonfirmasi membenarkan jika Indah yang menjadi istri kedua Mashuri telah dipecat. Pemecatan itu dilandasi aturan yang ada, sebab sebagai PNS tidak boleh menjadi istri kedua.

“Aturan itu tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 PP No 10 Tahun 1983 junto PP 45 Tahun 1990. Sanksinya, mulai peringatan, pembinaan hingga yang paling berat adalah pemecatan dari PNS. Jadi kita menjalankan aturan yang ada,” urai Sri Witarsih.

Sekadar diketahui, pernikahan Mashuri anggota Komisi D DPRD Sidoarjo dengan staf Sekwan, Indah mencuat pada Februari lalu. Persoalan ini akhirnya ditangani BKD dan Indah sempat dimintai klarifikasi. Mengenai hasil dari pemeriksaan BKD, persoalan ini akhirnya diserahkan ke Itwilkab.

Kala itu Mashuri mengakui jika dirinya telah menikahi Indah dan semua itu dilandasi karena menurut dia poligami tidak dilarang. Namun, untuk bisa menjadi istri kedua wakil rakyat harus dibayar mahal oleh Indah, sebab dia harus rela menanggalkan baju PNS-nya yang sebenarnya tidak mudah untuk bisa menjadi PNS bagi kebanyakan orang.

Sayangnya, Mashuri yang menjadi Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo saat dihubungi terkait istri keduanya yang dipecat dari PNS mengaku tidak tahu. Dia mengaku, semuanya diserahkan kepada Allah SWT. “Ya banyak berdzikir aja, semuanya saya serahkan kepada Allah SWT,” ujarnya.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Endang Soesijanti saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak diangkat. Informasi yang diperoleh, Ny Indah yang belum genap setahun bergabung di Setwan, masih masuk kerja, pada Sabtu (1/10) saat acara paripurna Pembacaaan Surat masuk dan Penyampaian Nota Penjelasan Raperda Perubahan APBD 2011.

Beberapa staf Setwan mengakui kalau masih melihat Indah masuk kerja beberapa hari terakhir. Namun, mereka mengaku tidak tahu menahu apakah yang bersangkutan sudah dipecat. “Itu kan urusan masing-masing. Tapi kasihan juga kalau dipecat, sebab tidak mudah lho menjadi PNS,” ujar sumber di DPRD Sidoarjo.

Gubernur Sumut Tinjau Lokasi Pesawat Jatuh

MEDAN - Empat hari paska jatuhnya pesawat cassa 212-200 milik PT Nusantara Buana Air di kawasan Hutan Bahorok, Langkat, Sumatera Utara, Gubernur Gatot Pujanugroho melakukan peninjauan udara ke lokasi kejadian.

Dalam peninjauan tersebut, Gatot bersama Komandan Lapangan Udara Polonia Medan, Kolonel Abdul Rasyid, menggunakan helikopter milik Basarnas. Helikopter bergerak dari Posko Basarnas di Lapangan Udara Polonia Medan.

Selain meninjau lokasi jatuhnya pesawat, nantinya Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujanugroho juga akan melakukan peninjauan ke Posko Basarnas di Bahorok.

"Kalau wawancara nanti ya, saya tinjau lokasi dulu," kata Gatot di Lanud Medan, Minggu (1/10/2011).

Sebelumnya, pesawat berpenumpang 14 orang dan empat kru pesawat tersebut, mengalami kecelakaan pada Kamis pagi. Namun, hingga saat ini, evakuasi ke-18 orang awak yang meninggal belum bisa dilakukan karena kondisi cuaca yang tidak mendukung dan sulitnya membangun helipad di dekat lokasi jatuhnya pesawat.

Masih Syok, Anak Kapten Famal Terus Pantau Berita di TV

JAKARTA - Keluarga Kapten Famal Ishak, pilot pesawat Cassa 212-200 PT Nusantara Buana Air, pesawat yang jatuh di kawasan hutan Geleng Pintu, Gunung Sinambah, Bahorok, Langkat, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu, masih tak kuasa menerima kabar duka.

Seperti yang dikatakan Lubis, kakak Nuraida Lubis, istri Famal, masih belum bisa bercerita banyak soal iparnya ini.

"Kita masih berduka, istrinya juga masih belum bisa banyak cerita," katanya saat ditemui okezone di rumah duka, Komplek Polri, RT 07/05, nomor F-1, Cipinang Atas, Cipinang, Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Hal senada juga dikatakan Albert, Ketua RT setempat. Ia mengatakan tak hanya istrinya, anak terakhir Famal, Taris juga masih dalam keadaan terpukul.

"Sejak nonton TV soal kecelakaan pesawat, yang dipiloti suaminya, dia masih syok," katanya.

Hingga kini, Nuraida terus menunggu perkembangan terbaru dari TV. "Dia masih nungguin di depan TV, soalnya masih tidak percaya," lanjut Albert.

Tak hanya Nuraida, Taris, anak terakhir pasangan Famal dan Nuraida juga begitu. Ia tak kuasa menerima kabar duka ini.

"Taris, pas liat berita pesawat jatuh itu sampai sekarang jadi pendiam, dia syok banget, Kasihan dia hanya bisa menunggu perkembangan terbaru dari TV," cerita Albert yang bersama tetangga lain terus memberikan support kepada keluarga Kapten Famal.

Seperti diketahui, pesawat Cassa 212-200 jatuh di kawasan hutan Geleng Pintu, Gunung Sinambah, Bahorok, Langkat, Sumatera Utara, kemarin pagi.

Tingginya kecepatan angin diduga menjadi penyebab jatuhnya pesawat. Pesawat Cassa membawa sedikitnya 18 orang penumpang berikut kru.

KPK Dapat Memanggil Paksa Pimpinan Banggar DPR

JAKARTA- Komisi Pemberantsaan Korupsi (KPK) diminta untuk memanggil paksa pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR yang diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek di Kemenakertrans.
Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, KPK dalam hal ini dapat meminta bantuan Polri untuk memanggil paksa Pimpinan Banggar DPR, Olly Dondokambey dan Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Tamsil Linrung.

"Hal ini dilakukan bila anggota Banggar menolak panggilan KPK, bila perlu Polri yang menjemput secara paksa," kata Neta S Pane, Ketua Presedium Indonesian Police Watch (IPW), dalam siaran pers kepada okezone, Minggu (2/9/2011).

Menurut Neta, permintaan Pimpinan DPR untuk menunda rencana pemanggilan pimpinan Banggar sangat aneh dan terkesan melindungi. "Hal itu terkesan hanya untuk melindungi sesama kolega,"katanya.

Neta juga menegaskan jika pemanggilan KPK bisa mengganggu rapat pembahasan RAPBN 2012, fraksi harus mengganti anggota Banggar yang diperiksa dengan anggota baru.

"Di DPR itu ada 550 anggota dan Banggar seharusnya tidak tergantung dengan segelintir orang," paparnya.

Sebaliknya jikak DPR memanggil anggota Banggar untuk rapat koordinasi, lanjut Neta, KPK harus hadir dalam rapat tersebut.

"Kehadiran itu umtuk menghormati DPR dan UU, serta untuk menunjukkan jiwa besar KPK," tegasnya.

6 Jenazah Dievakuasi, Keluarga Histeris di Adam Malik

MEDAN - Keluarga korban kecelakaan pesawat Cassa 212-200 milik PT Nusantara Buana Air di kawasan hutan Bahorok, sudah memadati RSUP Adam Malik Medan, Minggu siang.

Para keluarga menunggu kedatangan jenazah korban yang tengah dievakuasi. Informasi menyebutkan, enam jenazah diantaranya satu anak-anak sudah diberangkatkan dari Posko Bahorok menuju RSUP Adam Malik Medan dengan menggunakan ambulans.

Tim Disaster Victim Indentification (DVI) sudah menyediakan delapan peti jenazah untuk para korban.

Dr AKBP Hascaryatmo, Ketua DVI Sumut mengatakan, sejumlah dokter forensik diturunkan untuk melakukan identifikasi korban. Dirinya belum dapat memastkan berapa lama proses identifikasi berlangsung, karena belum melihat kondisi jenazah.

Untuk memudahkan identifikasi, pihaknya juga sudah meminta sejumlah data kepada keluarga korban seperti kartu identitas, pakaian yang dipakai korban saat berada di pesawat, serta foto.

"Kita akan mencocokkan data dari keluarga korban dengan jasad korban untuk mengeluarkan sertifikat kematian," katanya di Posko DVI, RSUP Adam Malik Medan, Minggu (2/10/2011).

Hingga saat ini, tim SAR masih terus melakukan proses evakuasi jenazah di lokasi jatuhnya pesawat nahas berpenumpang 14 orang dan empat kru tersebut. Enam jenazah sudah dalam perjalanan dari Langkat menuju Medan, Sumatera Utara.

Terorisme dan Runtuhnya Harga Diri Bangsa

Aksi bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo, membuktikan bahwa gerakan radikalisme di Indonesia masih terus berlangsung. Jaringan terorisme yang sempat dilumpuhkan oleh aparat kepolisian, ternyata tetap berkeliaran membangun komunitas dan sasaran baru yang lebih strategis dan menjanjikan.

Ledakan bom yang terjadi di Solo pastilah merupakan bagian dari jaringan yang sangat rapi dan terorganisasi secara sistematis. Peristiwa itu menjadi bukti bahwa bahaya terorisme masih merupakan sesuatu yang nyata di negeri ini, baik secara laten maupun manifestasi. Tak ubahnya seperti gempa bumi, di negeri ini potensi gerakan terorisme ada dan nyata. Untuk itu, jaringan radikalisme yang bersifat violence harus ditemukan dan dibongkar secara tuntas dengan segera.
Hal ini mencerminkan bahwa terorisme sebagai gerakan radikal memiliki jaringan kuat karena mampu mengecoh kewaspadaan aparat kepolisian dalam mengantisipasi indikasi terjadinya aksi teror bom di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, aparat kepolisian seolah tak berdaya dan mati suri dalam mencegah tindakan kekerasan dengan menggunakan rakitan bom yang diledakkan di tempat-tempat ibadah.

Oleh sebab itu, aparat kepolisian harus mengungkap tuntas siapa jati diri pelakunya dan jaringan gerakan, sekaligus antek-antek intelektual di balik aksi terorisme itu. Pasalnya, mustahil peledakan bom itu dilakukan seorang diri. Mereka harus ditindak tegas untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Semakin mencuatnya aksi teror yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, mengindikasikan bahwa kaderisasi gerakan radikal terus berlangsung pasca-tewasnya tokoh-tokoh penting dalam jaringan terorisme. Dengan kata lain, kaderisasi gerakan radikal ini memang masih terus berlangsung sedemikian cepat, karena ruang gerak di masyarakat untuk menyebarluaskan ajaran radikal cukup terbuka lebar.

Republik Teroris

Pertanyaannya adalah, apa dosa negeri ini, ketika persoalan terorisme yang melanda kita tidak bisa diatasi. Mungkinkah negeri ini sudah dikutuk menjadi “republik teroris”, karena terus ditimpa dinamika persoalan yang terus mengalir? Adakah harapan dan optimisme yang tetap kita junjung tinggi untuk menyelami dan menghayati hikmah dibalik tindakan kekerasan aksi teror bom yang terjadi di bumi pertiwi tercinta?

Di tengah bangsa lain sudah berbenah dan memperbaiki kondisi stabilitas negerinya, negeri ini masih tertatih-tatih untuk sekadar keluar dari amukan teror. Di manakah letak kesalahan negeri ini, sehingga persoalan terorisme terus-menerus berkembang pesat?

Kalau kita mengacu pada teori antropologi, bangsa ini tergolong sebagai the defeated culture. Sebuah bangsa yang ditakdirkan Tuhan untuk selalu kalah. Akan tetapi, teori ini kemudian dibantah, karena Tuhan tidak mungkin mengubah nasib satu kaum, bila mereka tidak mengubah nasibnya sendiri.

Teori ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Komaruddin Hidayat (2006), bahwa bangsa ini telah terjerat kubangan “self-destroying nation” ( bangsa yang menghancurkan dirinya sendiri). Kendati kita tidak menghendaki bangsa ini menghancurkan dirinya sendiri, namun sebutan sebagai republik teroris patut direnungkan kita bersama. Pasalnya, republik ini memang akrab dengan terjadinya teror bom dan selalu menjadi persoalan utama bagi keamanan bangsa untuk terlepas dari tindakan terorisme yang terus berlanjut.

Runtuhnya Harga Diri Bangsa

Dalam konteks ini, saya akan menyoroti dan menimbang harga diri bangsa yang cukup memilukan sehingga kita tidak terserabut oleh politisasi dan hegemonisasi pembangunan ala Barat yang lebih bernuansa hedonistik dan konsumeristik. Ketika harga diri bangsa tercabik-cabik oleh negeri asing, langkah apa yang harus kita lakukan untuk mematahkan dan membendung anggapan negatif tersebut? Bagaimana strategi alternatif untuk membendung tindakan kekerasan yang menimpa bangsa?
Pada titik ini, kemerdekaan dan kemandirian menjadi jamian ideal untuk terlepas dari kubangan ketergantungan dan aroma ketidakpuasan maupun opsi untuk melakukan tindakan teror, sehingga tidak jarang kita mengorbankan harga diri bangsa kita. Dengan dalih untuk mempertahankan harga diri, tidak jarang seseorang atau sebuah bangsa mengorbangkan harta asal harga dirinya dapat terpelihara.

Saat ini pun dalih seperti itu semakin bermunculan di tengah tantangan dan ancaman terorisme merebak dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, para elite politik kita kerapkali mengorbankan harga diri bangsa dengan landasan ego dan arogansi yang berlebihan demi kemulusan memperoleh jabatan, kekuasaan, kekayaan, maupun popularitas.

Salah satu faktor kegagalan bangsa ini terlepas dari kubangan persoalan, terutama semakin derasnya aksi teror adalah karena kita tidak memiliki mental sebagai bangsa yang teguh dan tegar. Kekuatan mental bangsa kita harus terus dipupuk dan dibina secara berkelanjutan agar bisa menghadapi segala tantangan dan ancaman di masa depan.

Membangun Kebersamaan

Oleh karena itu, kita harus bulatkan tekat dan jernihkan hati serta pikiran untuk merancang bangunan keindonesiaan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Yakinlah bahwa kita masih punya harapan dan idealisme untuk membendung benturan peradaban, agama, politik, maupun etnis di antara kita. Selanjutnya, kita harus percaya, bahwa bangsa ini memiliki keunggulan, karena diberi anugrah dan karunia yang luar biasa oleh Tuhan.

Bangsa kita memang tengah menghadapi problem akut nan krusial. Terlebih lagi bila dihadapkan pada persoalan aksi terorisme dan arogansi sukuisme yang sering terjadi di negeri kita tercinta. Kita dituntut untuk menghilangkan kesenangan dan kenikmatan sesaat, apalagi sampai mengorbankan harga diri dan memutus ikatan emosional kita sebagai satu kesatuan yang utuh.

Dengan demikian, kita harus yakin bahwa bangsa kita pasti terlepas dari jeratan persoalan yang menghantam identitas dan harga diri bangsa. Pluralitas bangsa patut dijadikan lompatan luar biasa untuk menyatukan persepsi dan rasa solidaritas antar sesama, sehingga nilai-nilai kebangsaan akan tetap tertanam dengan baik.

Itulah mengapa, persatuan dan kesatuan nasional baik yang bernuansa struktural maupun kultural (solidaritas sosial) yakin bisa dipertahankan di negeri ini, sebab bangsa ini memang didirikan atas dasar falsafah non-primordialisme, melainkan atas dasar rasa penderitaan yang sama (sense of common suffering).

Jangan pernah kita biarkan negeri ini terpecah berkeping-keping, hanya karena menonjolnya kepentingan sektoral, kedaerahan, dan juga kepentingan kelompok. Dalam hal ini yang kita kembangkan adalah constructive pluralism, bukan menerapkan minority by force atau minority by will.

Mohammad Takdir Ilahi, Alumnus UIN Sunan Kalijaga dan Staf Riset The Mukti Ali Institute Yogyakarta.
 
© Copyright 2035 Hukum Kriminal dan Politik
Theme by Yusuf Fikri